Pemkab Tanggamus Perlu Untuk Evaluasi dan Reformasi Menyeluruh
![]() |
Foto: Deri Ardiansyah, Tokoh Pemuda Kabupaten Tanggamus |
Reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal menjadi sejumlah fokus yang diharapkan masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.
Namun, jalan menuju perubahan tersebut tidaklah mudah. Tokoh masyarakat Tanggamus, Deri Ardiansyah, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Bupati Saleh Asnawi sangat kompleks. Salah satu tantangan terberat adalah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang mengalami defisit cukup dalam. Lebih lanjut, anggaran tersebut telah disahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati sebelumnya sebelum Bupati Saleh Asnawi resmi dilantik.
Menurut Deri Ardiansyah, Bupati Saleh Asnawi menerima "warisan" fiskal yang tidak ideal. APBD 2025 sudah dalam kondisi disahkan dan disodorkan kepada kepala daerah baru tanpa ruang koreksi. Di dalamnya terkandung sejumlah persoalan krusial seperti utang kepada BPJS, tunggakan pembayaran Tunjangan Aparatur Pemerintah Pekon (TAPP), hutang retensi proyek, serta beban operasional lainnya. Di sisi lain, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat turut memperkecil ruang gerak fiskal daerah.
“Situasi ini tentu tidak ideal untuk melakukan gebrakan besar secara langsung. Maka dari itu, masyarakat harus realistis dan bersabar. Ekspektasi hendaknya diselaraskan dengan kondisi yang ada,” ujar Deri Ardiansyah. Ia menambahkan bahwa perubahan besar kemungkinan baru dapat dimulai pada penyusunan APBD 2026, saat Bupati memiliki kontrol penuh atas perencanaan dan penganggaran.
Di tengah berbagai tantangan, Deri mendorong agar reformasi BUMD menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai, BUMD berperan strategis sebagai pilar pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus penggerak perekonomian lokal. Sayangnya, saat ini banyak BUMD di Kabupaten Tanggamus berada dalam kondisi stagnan bahkan nyaris kolaps.
Dua BUMD yang masih bertahan yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syariah dan PDAM, namun keduanya masih terseok-seok menghadapi tantangan kompetisi dan manajemen. BPRS misalnya, belum mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, baik dari sisi layanan maupun sistem manajemennya.
“BUMD Tanggamus perlu direstrukturisasi secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, sistem operasional, hingga arah bisnisnya. Harus ada evaluasi serius untuk menyelamatkan dan merevitalisasi entitas usaha ini,” ungkap Deri.
Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang perubahan bentuk BUMD menjadi PERUMDA atau PERSERODA, Pemerintah Daerah memiliki momentum strategis untuk melakukan reformasi kelembagaan dan menjadikan BUMD sebagai motor pengembangan potensi ekonomi lokal. Potensi besar seperti sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hasil kelautan, dan pariwisata dapat dikelola secara profesional di bawah entitas PERSERODA yang kuat dan transparan.
Lebih jauh, Deri mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, selama ini pemerintah daerah cenderung terjebak pada pola pikir yang menempatkan “belanja” sebagai fokus utama, sementara aspek “pendapatan” kurang menjadi perhatian.
“Padahal, secara terminologi, APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Artinya, pendapatan seharusnya menjadi prioritas awal sebelum merancang belanja. Jika tidak, maka anggaran akan terus defisit dan tidak sehat,” paparnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal yang realistis dan terukur, serta berbasis kinerja. Kebijakan fiskal yang sehat adalah kunci agar pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sebagai penutup, Deri Ardiansyah mengajak semua elemen masyarakat, termasuk DPRD, ASN, pelaku usaha, tokoh adat, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mendukung kepemimpinan Bupati H. Moh. Saleh Asnawi.
“Jangan biarkan beliau berpikir dan melangkah sendirian. Kita harus bergandeng tangan untuk mengawal perubahan. Kita semua berharap, Tanggamus bisa menjadi daerah yang tumbuh dan mandiri secara ekonomi, maju dalam pembangunan, serta sejahtera masyarakatnya,” pungkas Deri.
Ia juga menambahkan bahwa doa dan dukungan moral sangat diperlukan agar proses reformasi yang tengah dijalankan dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.
“Salam Perubahan untuk Tanggamus yang Lebih Baik!” (RA)
0 Response to "Pemkab Tanggamus Perlu Untuk Evaluasi dan Reformasi Menyeluruh"
Posting Komentar