Pengecor BBM Adalah Pahlawan Bagi Warga Yang Jauh Dari SPBU

Foto Ilustrasi 

Pugung PORTALTANGGAMUS–– Di tengah ramainya pemberitaan soal kebakaran motor di SPBU Tanjung Heran yang dikaitkan dengan dugaan praktik pengecoran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terselip potret lain yang jarang mendapat sorotan: kehidupan masyarakat kecil yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

Sebagian dari mereka bukanlah pemain besar yang mencari keuntungan berlipat. Banyak yang hanya warga biasa, dengan keterbatasan ekonomi, yang mencoba bertahan hidup. Mereka membeli BBM subsidi berjenis Pertalite berulang kali di SPBU, lalu menjualnya kembali dalam jumlah kecil.

“Bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena tidak ada pekerjaan lain,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya, saat ditemui di lokasi SPBU.

Fenomena serupa juga terlihat di tingkat pengecer. Di pelosok Tanggamus, masih banyak masyarakat yang bergantung pada kios-kios kecil penjual BBM eceran. Meski aktivitas ini masuk kategori ilegal, peran mereka kerap dianggap penting, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari SPBU.

“Kalau stok di SPBU tersendat, kami yang kena dampaknya duluan. Ojek kebun, petani, sampai warga di kampung-kampung terpaksa beli pertalite dari kios. Kalau tidak, mereka tidak bisa bekerja,” kata seorang pengecer BBM di Pekon Gading Kecamatan Pugung

Menurutnya, pasokan BBM subsidi berjenis Pertalite yang sering tidak stabil membuat harga di tingkat pengecer melonjak. Akibatnya, masyarakat kecil menghadapi dilema: di SPBU, mereka kesulitan memperoleh BBM dengan harga subsidi, sementara di kios eceran, harga lebih tinggi.

Kondisi ini menempatkan masyarakat kecil pada posisi sulit. Di satu sisi, akses terhadap BBM subsidi semakin terbatas karena praktik pengecoran diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki modal lebih besar. Di sisi lain, mereka harus merogoh kocek lebih dalam jika membeli di pengecer.

Bagi petani, nelayan, dan tukang ojek, biaya transportasi yang meningkat otomatis memengaruhi pendapatan harian. “Kalau harga bensin naik seribu saja, penghasilan kami bisa berkurang banyak. Itu yang sering tidak dipikirkan,” ujar seorang pengemudi ojek kebun Pekon Gading  Kecamatan Pugung

Melihat situasi ini, pemerintah daerah, khususnya Pemkab Tanggamus, diharapkan tidak menutup mata. Sejumlah kalangan menilai perlunya langkah nyata dalam penataan distribusi BBM, terutama di wilayah pedesaan.

“Pemerintah daerah harus hadir dengan regulasi atau pola distribusi yang lebih adil. Kalau hanya mengandalkan SPBU yang lokasinya jauh dari pekon, masyarakat kecil akan terus terpinggirkan,” kata seorang aktivis muda yang juga pemerhati kebijakan publik di Tanggamus.

Ia menilai, solusi bisa dilakukan melalui kerja sama dengan Pertamina maupun lembaga pekon, misalnya dengan membuka penyalur resmi di daerah terpencil, atau memperketat pengawasan distribusi agar tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Sebagian masyarakat menilai persoalan BBM subsidi bukan sekadar isu teknis distribusi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Subsidi seharusnya tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (RA)

Share this post